20 Januari 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Aneh, Tak Jalankan Kewajiban, Tak Ada Sanksi Tegas


Aneh, Tak Jalankan Kewajiban, Tak Ada Sanksi Tegas
Dari kanan, Ketua Komisi DPRD PPU Fadliansyah dan Kepala Dishut Kaltim Chairil Anwar saat melakukan rapat koordinasi diKantor Dishut Kaltim, beberapa waktu lalu. (Foto: Humas DPRD PPU)

KLIKPENAJAM - Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menyesalkan tak adanya sanksi tegas dari Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Timur (Kaltim). Terutama bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak menjalankan kewajiban.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Fadliansyah, menyampaikan kerugian akibat kerusakan lingkungan oleh beberapa perusahaan yang tidak patuh hukum. “Kami masyarakat di daerah sangat dirugikan dalam hal ini,” cetusnya.

Fadli juga menyampaikan kekesalan atas ketidaktegasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menangani masalah yang menyebabkan kerusakan lingkungan di beberapa wilayah PPU.

Ia menilai, selama ini tidak ada penindakan secara tegas, baik secara administratif maupun pidana terhadap kasus yang menyangkut beberapa perusahaan itu.

"Padahal, di dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba, Red.) Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 95, diatur secara tegas bahwa pemegang IUP memiliki kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan tambang serta melakukan pengembangan dan pemberdayaan bagi masyarakat setempat," urainya.

Sementara itu, Kepala Dishut Kaltim, Chairil Anwar, justru mengaku baru akan melakukan studi lapangan terlebih dahulu untuk mengkaji masalah ini lebih dalam.

"Jika terdapat pelanggaran, maka kami akan memberikan sangsi administratif kepada pemegang IUP tersebut," janjinya. (*)

Reporter : Humas DPRD PPU    Editor : Gumelar Akbar



Comments

comments


Komentar: 0