19 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Di Balik Tax Amnesty Pemerintah


Di Balik Tax Amnesty Pemerintah
Murni Arpani (Aktivis MHTI Penajam Paser Utara)

Oleh : Murni Arpani (Aktivis MHTI Penajam Paser Utara)

Buah pro-kontra sejak diresmikannya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty mulai bermunculan. Jokowi mengatakan bahwa lewat program ini, pemerintah ingin menyasar para pengusaha yang mendapatkan dananya di luar negeri.

Terutama ‘ribuan’ Triliun Rupiah dana pengusaha dan orang Indonesia yang berada di tax haven di luar negeri agar dibawa pulang atau di-repatriasi untuk membangun negara. Secara terbuka, langkah ini diyakini dapat menambah pemasukan negara dari sektor pajak dan sekaligus menutup problem devisit anggaran yang dialami.

Sebelumnya, Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), Hatta Taliwang, mengkhawatirkan UU Tax Amnesty bisa saja disalahgunakan untuk mengampuni koruptor BLBI dan memulihkan uang judi, uang teroris, uang pelacuran, uang human trafficking dan juga uang narkoba.

Gugatan pun datang dari Yayasan Satu Keadilan, yang menilai bahwa Tax Amnesty dapat melegalkan pencucian uang. Dana re-patriasi yang masuk ke Indonesia dari luar negeri diduga akan memberikan peluang bagi pengusaha yang menyimpan dana ilegal di luar negeri. Kalau mulus, mereka bisa mendapat pengampunan saat pulang ke tanah air.

Pasalnya, melalui UU Pengampunan Pajak ini, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. Bila ditelaah, ini tentunya bertentangan dengan UU Perpajakan yang sudah ada.

Mengapa seseorang yang tidak membayar pajak sesuai dengan kekayaan dan hartanya di masa lalu malah mendapat pengampunan. Bahkan wajib pajak akan mendapat perlindungan jika mengikuti tax amnesty.

Setidaknya, ada beberapa isu krusial yang menjadi substansi perdebatan antara Pemerintah dan DPR terkait disahkannya RUU Tax Amnesty menjadi UU Tax Amnesty. Pertama, devinisi menyeluruh tentang “Tax Amnesty” itu sendiri.

Kedua, penerapan besaran tarif dari uang tebusan, baik besaran pajak pokok, bunga sekaligus dendanya. Ketiga, tata cara mengikuti erogram dan validitasnya. Keempat, mengenai fasilitas berupa prioritas dan benefit, serta konsekuensi maupun sanksi bagi wajib pajak.

Memang benar, Tax Amnesty dapat menjadi sarana negara dan berpotensi untuk menambah pemasukan negara melalui pendapatan pajak dari dana re-patriasi. Tetapi menyimpulkannya sebagai pendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, rasanya Pemerintah terlalu tergesa-gesa jika tidak dibarengi dengan kebijakan pemompaan aktivitas ekonomi riil oleh Pemerintah.



Reporter :     Editor : Khalfani Aldebaran



Comments

comments


Komentar: 0