20 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Participating Interest Blok Mahakam Diklaim Clear


Participating Interest Blok Mahakam Diklaim Clear
Anjungan Blok Mahakam

KLIKPENAJAM.COM - Masalah pembagian hak kelola (Participating Interest/PI) 10 persen Blok Mahakam untuk pemerintah daerah diklaim sudah tidak ada masalah. Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak pun menganggap semua sudah sepakat mengenai porsi yang sudah ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Nantinya, dari 10% tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan 66,5%, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh 33,5%. “Sudah deal dan diputuskan Menteri. Jadi sudah clear,” kata Awang di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Dengan kesepakatan itu, nantinya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah bisa bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) mengelola Blok Mahakam setelah kontrak berakhir 31 Desember 2017. Adapun BUMD yang ditugaskan adalah PT Migas Mandiri Pratama. Saham BUMD ini dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebelumnya, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menolak menandatangani porsi tersebut. Alasannya, porsi yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah dari kesepakatan awal.

Bupati Kutai Kartanegara dan Gubernur Kalimantan Timur memang pernah membuat Surat Kesepakatan Bersama Nomor 119/1844/BPPKW-A/2012 dan Nomor 541/422/TU/UM/2012. Pasal 3 SKB itu menyebutkan, jumlah hak kelola pihak pertama (Pemprov Kaltim) dan pihak kedua (Pemkab Kutai Kartanegara) disepakati 40% dan 60%, atau jumlah lainnya yang akan ditentukan oleh pihak independen dan disepakati para pihak.

Namun, menurut Awang, permasalahan tersebut sudah selesai. “Kami duduk dengan tim. Ibu rita pun itu duduk dengan tim,” ujar dia.

Adapun, pembagian hak kelola 10% pemerintah daerah itu mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016. Pasal 5 menyebutkan Pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan/atau kabupaten/kota pada suatu Badan Usaha Milik Daerah didasarkan atas pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan diproduksikan. (*)

Reporter : Katadata    Editor : Khalfani Aldebaran



Comments

comments


Komentar: 0