14 Desember 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

BKPP PPU: Terbukti Selingkuh, Sanksi Tegas Menanti


BKPP PPU: Terbukti Selingkuh, Sanksi Tegas Menanti
Ilustrasi

KLIKPENAJAM.COM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) wanti-wanti seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkup Pemerintahan untuk tidak melakukan perbuatan selingkuh, karena akan berakibat sanksi tegas bagi yang bersangkutan.

Hal tersebut menyusul adanya dua PNS yang diketahui terlibat kasus tersebut, sehingga mendapat sanksi penurunan pangkat sebagai efek jera.

Diungkapkan Kepala Bidang Mutasi BKPP PPU Dahlan, dua PNS tersebut merupakan aparatur yang bertugas di Dinas Kesehatan, serta Dinas Perhubungan PPU.

"Keduanya diberi sanksi penurunan pangkat karena terbukti terlibat perselingkuhan," kata Dahlan.

Selain itu, terhitung Januari hingga November 2017, ada tujuh PNS di lingkungan Pemkab PPU yang mendapat sanksi tegas, karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Pegawai tersebut terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, dan Kelurahan Lawe-Lawe.

"Kami berikan sanksi tegas berupa pemberhentian secara tidak hormat terhadap PNS yang terlibat dalam kasus tersebut (selingkuh), dan sanksi lain yang kita terapkan melalui beberapa tahapan, sesuai peraturan dan mekanisme yang ditetapkan," terangnya.

Secara keseluruhan, kasus paling banyak yang ditangani BKPP PPU dan masuk kategori pelanggaran berat yakni adanya ASN atau PNS yang tidak masuk kerja lebih dari 46 hari berturut-turut tanpa keterangan.

Ada dua dari empat ASN pada kasus itu yang tidak memenuhi panggilan. Namun keduanya tetap dieksekusi dengan sanksi pemberhentian secara tidak hormat, sedangkan tiga orang PNS masih dalam proses pemberhentian sanksi karena melakukan pelanggaran disiplin.

"Empat pegawai itu diberi sanksi pemberhentian secara tidak hormat karena tidak masuk kerja tanpa keterangan. Sehingga tidak melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pemerintahan," pungkasnya.(*)

Reporter : Rahmad Fadli    Editor : Khalfani Aldebaran



Comments

comments


Komentar: 0