23 Februari 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Ini Pernyataan Sikap Lembaga Adat Paser Terkait Pilkada PPU


Ini Pernyataan Sikap Lembaga Adat Paser Terkait Pilkada PPU
Para pengurus Lembaga Adat Paser Kabupaten PPU (Humas)

KLIKPENAJAM.COM - Lembaga Adat Paser (LAP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menggelar koordinasi bersama seluruh pengurus Kecamatan, Kepala Adat Paser se-Kabupaten PPU dan Laskar Pemuda Adat Paser (LPAP) beberapa waktu lalu.

Ketua LAP PPU Musa, mengatakan rapat ini untuk mengambil sikap terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PPU periode 2018-2023.

“Hari ini semua pengurus dan beberapa Kepala Adat serta beberapa ormas adat saya kumpulkan untuk duduk bersama membuat kesepakatan menyikapi pilkada. Sebab banyak pengurus LAP yang menjadi pengurus Partai Politik. Sebagai Ketua LAP, saya menyatakan bahwa Kelembagaan LAP harus netral, dan tidak ada yang membawa Lembaga untuk mendukung salah satu kandidat” jelas Musa.

Terlepas sebagai pengurus LAP, Kepala Adat, dan pengurus LPAP, Musa yang juga merupakan Pengurus DPC Partai Golongan Karya (Golkar) PPU ini tidak melarang masing-masing individu untuk menggunakan hak pilih, dengan catatan tidak boleh menggunakan atribut dan fasilitas, serta jangan mengatasnamakan kelembagaan.

Senada pembina LAP, Malisa, yang juga Pengurus DPC Partai Demokrat PPU menyampaikan, secara organisasi, seluruh pengurus LAP, Kepala Adat dan LPAP harus netral. Atribut dan stempel organisasi agar tidak digunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon.

"Akan tetapu secara individu, silakan belajar untuk menghadapi tahun politik. Gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing.” tegas Malisa.

Malisa berharap masyarakat adat Paser harus banyak belajar tentang politik, dan memahami politik untuk menghadapi Pemilu Legislatif dan berdaulat secara politik.

“Sebagai Pembina LAP, saya sangat bangga dengan semua tokoh LAP dan Kepala Adat yang ada. Semuanya saat ini sangat luar biasa pemahamannya tentang politik” tambahnya.

Sementara Pembina LAP dan yang juga merupakan Ketua DPC Partai Nasional Demokrat PPU Bahrani, menyampaikan hal yang serupa. Secara kelembagaan LAP, Kepala Adat dan LPAP harus netral saat Pilkada PPU mendatang.

“Artinya secara kelembagaan tidak memihak dan mengarah kepada siapa-siapa. Namun secara individu, silahkan” ucapnya. (*)




Comments

comments


Komentar: 0