26 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Menyoal Tambang Ilegal, DPRD Kaltim Minta Pemerintah Tak Diam


Menyoal Tambang Ilegal, DPRD Kaltim Minta Pemerintah Tak Diam
Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu

KLIKPENAJAM.COM - Lokasi pertambangan batubara di RT 03, Kelurahan Lempake di kecamatan Samarinda Utara, telah berubah menjadi aktivitas penambangan batubara yang diduga ilegal.

Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Samarinda, Zairin Zain menilai, aktivitas itu merupakan bentuk ketidakbermoralan para penambang batubara di sana. Padahal, area pekuburan tersebut telah berpagar sebagai tanda batas.

"Kita lihat sendiri, moralitas orang yang menambang ini tidak ada lagi. Kuburan itu sudah ada pagarnya. Tapi tetap digali," ujar Zairin geram.

Kondisi tanah pemakaman umum yang berubah menjadi lahan pertambangan batubara di Lempake, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) bukan hanya membuat geram Zairin. Pun demikian dengan legislator Karang Paci, anggota DPRD Kaltim.

Baharuddin Demmu, anggota DPRD Kaltim turut menyesalkan adanya aktivitas tambang illegal di Kaltim. Meski begitu, Baharuddin lebih menekankan pada aspek penegakan aturan pertambangan. Khususnya, politisi Partai Amanat Nasional mempertanyakan keberadaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim yang diam saja dengan adanya kondisi tersebut.

Menurut mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara ini, tambang illegal di Kaltim tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus menutup tambang-tambang tersebut. Politisi Partai Amanat Nasional ini melihat adanya indikasi dampak pertambangan yang mengakibatkan kerugian bagi warga sekitar.

"Kami usulkan kepada Ketua Komisi III untuk memanggil Dinas ESDM Provinsi Kaltim. Munculnya tambang ini karena adanya ketidaktegasan dari Dinas ESDM Provinsi. Semua menggunakan alat berat di depan mata. Pelanggarannya jelas, tetapi kok tidak melakukan tindakan? Ini bicara regulasi. Tidak boleh ada tambang illegal," tegas Baharuddin Demmu kepada KlikSamarinda (KlikGroup), Kamis 22 Februari 2018.

Lebih lanjut, Legislator dari daerah pemilihan V Kukar Kubar dan Mahulu ini mempertanyakan sikap Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak yang terkesan membiarkan persoalan pertambangan semakin berlarut-larut di Kaltim. Baharuddin bahkan mendesak agar Gubernur mencopot kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim jika tak mampu menyelesaikan persoalan tambang batubara illegal di Kaltim.

"Kalau ini dibiarkan, Pak Gubenur jangan diam, dong. Ganti kepala dinas. Masa pura-pura ga lihat?," ujar Baharuddin

Legislator ini juga mempertanyakan penerapan aturan pertambangan di pelosok Kaltim. Kalau tambang di depan mata saja dibiarkan, imbuh Baharuddin, bagaimana dengan praktik pertambangan batubara di pelosok Kaltim?

"Ini Pak Kadis, kenapa dibiarkan? Pakai kewenangan. DPR kan mengawasi pemerintah, mengawasi Dinas ESDM. Makanya kita panggil. Kenapa tidak ditindak? Kalau tidak bisa, apa kendalanya? Takut? Yang illegal itu tidak boleh ditakuti, siapapun di belakangnya. Karena itu salah," ujar Baharuddin.

Karena itu, dalam waktu dekat, anggota legislatif akan memanggil instansi terkait soal tambang illegal yang terjadi di wilayah Kaltim. Khususnya, agar persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian. Saat ini, berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Kewenangan yang selama ini dikelola kabupaten beralih ke provinsi, termasuk pertambangan. (*)

Reporter : Afwan Zaid    Editor : Khalfani Aldebaran



Comments

comments


Komentar: 0