19 Juni 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Pemkab PPU Kembali Tegaskan Pegawai Wajib Netral Saat Pilkada


Pemkab PPU Kembali Tegaskan Pegawai Wajib Netral Saat Pilkada
Asisten III Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Alimuddin (Foto: Fadli)

KLIKPENAJAM.COM - Asisten III Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Alimuddin, mengaku belum menerima laporan resmi, terkait dugaan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengikuti kampanye salah satu Pasangan Calon (Paslon) Pilkada PPU 2018.

“Itu kan baru laporan dugaan, kalau pun nantinya masuk ke kita dan ada bukti kuat yang bersangkutan ikut politik praktis, pasti kita akan tindaklanjuti dan panggil," ungkapnya.

Alimuddin mengatakan jika oknum ASN tersebut terbukti mengikuti agenda politik praktis, maka pihaknya akan mengadakan rapat dengan komite etik, guna menentukan kategori pelanggaran yang dilakukan.

“Untuk sanksinya kita akan rapatkan dulu dengan komite etik, yang jelas sanksi tersebut ada beberapa. Mulai teguran lisan dan tertulis, hingga sanksi berat. Tapi itu kewenangan pejabat dan pimpinan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran, menindaklanjuti surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2900/KASN/11/2017, tanggal 10 November 2017 perihal pengawasan netralitas pegawai ASN, pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Selain ASN, Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer pun tidak dibolehkan ikut serta dalam politik praktis.

“Walaupun tidak disebutkan dalam Undang-undang, tapi jangan salah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN dan pegawai perjanjian dengan kontrak (P3K) juga termasuk harus bersifat netral,” pungkasnya.(*)

Reporter : Rahmad Fadli    Editor : Khalfani Aldebaran



Comments

comments


Komentar: 0