22 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

DPRD Kaltim: Gaji Guru Honorer Wajar Naik


DPRD Kaltim: Gaji Guru Honorer Wajar Naik
Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Kaltim bersama Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (FSPTTH) Kaltimyang berlangsung Senin, 12 Maret 2018.

KLIKPENAJAM.COM - Nasib guru honor di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih memerlukan perhatian pemerintah. Terutama, dalam persoalan yang berkaitan dengan kenaikan gaji. Pasalnya, selama ini, guru honor di Kaltim mendapatkan gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP) Kaltim.

Saat ini, tenaga pengajar honor di Kaltim hanya menerima upah sebesar Rp1,5 juta per bulan. Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (FSPTTH) Kaltim, Wahyudin menuturkan, sebelum berlakunya UU 23 tahun 2014 tentang pemda, tanggungan pengelolaan SMA/SMK dikelola kabupaten/kota.

Gaji guru honor rata-rata di atas Rp1,5 juta sampai dengan UMP dengan menyesuaikan dengan kategori beban kerja.

Namun, setelah peralihan ini, akunya, gaji yang diberikan hanya Rp 1,5 juta di 2017. Bahkan, di tahun ini dikabarkan akan menurun menjadi Rp 1,3 juta setelah dikelola oleh Provinsi. Padahal UMP Kaltim sebesar Rp 2,54 juta.

“Untuk itulah kami mengadukan ke DPRD Kaltim. meminta kebijaksanaannya dan mencarikan solusi yang terbaik. Kami berharap gaji guru honorer di Kaltim bisa sesuai dengan UMP,” ujar Wahyudin, Senin 12 Maret 2018.

Angka tersebut, menurut DPRD Kaltim, masih belum mampu untuk menopang kebutuhan hidup guru honor di Kaltim. Karena itu, dalam pertemuan yang berlangsung Senin, 12 Maret 2018, DPRD Kaltim menyebutkan tengah mencari solusi agar para tenaga pengajar honor di Kaltim mengalami kenaikan gaji.

Dalam pertemuan yang langsung dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yakub tersebut, dinyatakan jika upaya untuk meningkatkan gaji guru honor merupakan kewajaran.

Permintaan kenaikan gaji guru honor di Kaltim seiring dengan peralihan tanggung jawab pendidikan tingkat menengah dari kabupatenkota kepada Provinsi. Pelbagai urusan, dengan begitu, juga seiing menjadi tanggung jawab provinsi.

Namun, sejatinya masih ada harapan bagi guru honor untuk tetap mendapatkan insentif dari pemerintah kaupaten kota. Meskipun beberapa di antara pemerintah kabupaten kota terebut telah menghentikan insentif tersebut.

“Saya sangat menyayangkan jika peralihan tersebut mengakibatkan berhentinya insentif guru honorer dari kabupaten/kota. Seharusnya disdik kabupaten/ kota tidak menyetop insentif itu,” ujar Rusman.

Rusman menyatakan, DPRD Kaltim akan memperjuangkan aspirasi kenaikan gaji guru honor pada APBD Perubahan 2018. Penganggaran ini untuk menyiasati kondisi para guru honor di Kaltim agar mendapatkan kenaikan gaji. (*)

Reporter : Afwan Zaid    Editor : Khalfani Aldebaran



Comments

comments


Komentar: 0