15 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Bontang Target Kemiskinan Turun Diangka 4 Persen


Bontang Target Kemiskinan Turun Diangka 4 Persen
Rapat Kordinasi Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Bontang di Audotorium 3 dimensi Jalan Awang Long, Kecamatan Bontang Utara Rabu (21/3/2018) pagi.Foto: KLIKBONTANG/Zaenul

KLIKPENAJAM.COM - Wakil Walikota Bontang, Basri Rase menargetkan penurunan angka kemiskinan 4 persen dari jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) 5.725 kepala keluarga.

Target ini disampaikan Basri Rase saat Rapat Kordinasi Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Bontang di Audotorium 3 dimensi Jalan Awang Long, Kecamatan Bontang Utara Rabu (21/3/2018) pagi.

Penurunan ini lanjut Basri menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bontang 2016-2021. Upaya pun dilakukan, salah satunya dengan melaksanakan program pengembangan ekonomi kerakyatan seperti bantuan peralatan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bantuan peralatan usaha bagi nelayan serta asuransi jiwa bagi nelayan.

Dijelaskan, sejak 2016 angka kemiskinan di Bontang mengalami perubahan yang fluktuatif. Yakni, pada 2016 jumlahnya sebesar 5.601 kepala keluarga (KK), kemudian mengalami peningkatan di 2017 sebesar 6.077 KK. Sedangkan pada 2018 setelah melalui proses verifikasi jumlah penduduk miskin yang menjadi sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar 5.725 KK.

Penurunan angka kemiskinan ini juga tidak bisa langsung dikorelasikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi.Penurunan ini, menghitung berapa penduduk yang di bawah garis kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi menghitung penambahan kegiatan ekonomi dan jasa.

Pertumbuhan, kata Basri, memang tidak otomatis menekan angka kemiskinan. Dampak positifnya bagi pengurangan kemiskinan baru muncul apabila pertumbuhan didesain secara tepat untuk pemerataan kesejahteraan.

"Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Tapi, desain dari pertumbuhan ekonomi itulah yang akan menentukan kualitas dari manfaat pertumbuhan tersebut terhadap seluruh masyarakat," beber Basri.

Dia berpendapat sumber utama ketimpangan di Indonesia selama ini adalah adanya ketidaksetaraan dalam kesempatan membangun usaha dan memperoleh pekerjaan.

"Kalau kita bicara tentang kesempatan dan masyarakat miskin, kemiskinan itu bisa diwariskan. Di keluarga yang miskin, sejak janin seseorang itu telah mendapatkan ketidaksetaraan, misal dari gizinya," ujar dia.

Karena itu, menurut Basri, intervensi pemerintah dalam pengurangan kemiskinan harus dilakukan pada fase sedini mungkin, yakni pemenuhan kebutuhan pangan setiap keluarga miskin.

Percepatan pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dapat terealisasi, jika adanya keterlibatan semua pihak, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah saja. “Dukungan dan kerja sama ini perlu ditingkatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,” ucapnya. (*)

Reporter : Zaenul Fanani    Editor : Khalfani Aldebaran



Comments

comments


Komentar: 0