20 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Tingkat Kehadiran Pegawai Pemkab PPU Capai 99 Persen di Hari Pertama Kerja


Tingkat Kehadiran Pegawai Pemkab PPU Capai 99 Persen di Hari Pertama Kerja
Sidak kehadiran pegawai di lingkungan Pemkab PPU di hari pertama masuk kerja (Foto: Fadli)

KLIKPENAJAM.COM - Hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran Idul Fitri 2018 dan cuti bersama, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar inspeksi pegawai ke sejumlah instansi pemerintahan, guna penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab PPU. Kamis, 21 Juni 2018.

Inspeksi dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Suhardi, bersama Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesra Ahmad Usman, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Alimuddin. Disampingi jajaran staf dan tenaga ahli.

Sejumlah kantor dinas dan pelayanan masyarakat pun dilakukan pengecekan kehadiran para pegawai baik, PNS, maupun THL.

Pada kesempatan itu Alimuddin mengatakan, kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan monitoring terkait kedisiplinan dan kehadiran para pegawai. Dari hasil monitoring serta pengecekan melalui daftar hadir dan keterangan masing - masing unit kerja, tingkat kehadiran pegawai di hari pertama mencapai 90 persen lebih.

“Hasil rekap yang masuk dan dihimpun Badan Kepegawaian, yang tidak hadir tanpa keterangan ada empat orang. Persentasenya mencapai 99 persen pegawai hadir hari ini,” jelasnya.

Inspeksi mendadak ini bagian dari monitoring serta penegakan kedisplinan dan kehadiran seluruh pegawai, yang bertugas di lingkungan Pemerintah PPU.

Alimuddin juga mengatakan bagi pegawai yang tidak hadir akan dikenakan sanksi melalui kepala SKPD masing-masing.

“Nanti akan diberikan sanksi pembinaan oleh kepala SKPD nya. Bisa berupa teguran lisan, dan akan diberikan pemahaman, karena kita sudah diberikan cuti panjang. Kalau bersilaturahmi ke tempat keluarga itu sudah cukup, dan seharusnya hari ini sudah masuk kerja semua,” jelasnya.

Ditambahkannya, kedisplinan ASN dan unit kerja pendukung lainnya yang hingga kini dilakukan harus terus ditingkatkan, termasuk pimpinan OPD masing - masing unit kerja. Serta harus membina dan memonitoring jajaran perangkat unit kerjanya, sebagai upaya penegakan kinerja baik sebagai unsur pendukung pelaksanaan pemerintah daerah, maupun pelayanan masyarakat.(*)

Reporter : Rahmad Fadli    Editor : Khalfani Aldebaran



Comments

comments


Komentar: 0